Jakarta.Panjinasionalnews.com.Polri menegaskan komitmen pembenahan internal melalui penegakan kode etik profesi secara tegas dan konsisten. Dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang digelar Divpropam Polri, Selasa (17/11), EHS dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Berdasarkan fakta persidangan, EHS dinyatakan melakukan pemufakatan terkait akses ilegal atau illegal access, berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural. Selain sanksi administratif berupa PTDH, sidang juga menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya merupakan tindakan tercela.
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom. menegaskan bahwa penindakan ini merupakan bagian dari konsep Bersih ke Dalam. Setiap personel memiliki kedudukan yang sama dalam penegakan aturan, tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Proses persidangan turut disaksikan Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam, S.H., yang menilai mekanisme sidang telah berjalan sesuai ketentuan.
Meski demikian, EHS menyatakan mengajukan banding sehingga proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme yang berlaku melalui Komisi Banding. Polri memastikan pengawasan dan penegakan kode etik internal terus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Komitmen Bersih ke Dalam menjadi langkah penting untuk menjaga integritas personel sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.(***)









