Demak.Panjinasionalnews.com.Wakil Bupati Demak Muhammad Badruddin mengatakan bahwa Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan data guna mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional yang lebih terukur dan berkelanjutan.
“Kegiatan ini merupakan momentum penting dalam menyalurkan bantuan yang lebih adil, akurat dan terintegrasi. Karena Data yang tidak akurat bisa menjadi kesalahan dalam penerimaan program”, ungkap Wabup Demak pada saat menghadiri Rapat Koordinasi Penggunaan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bertempat di ruang Pertemuan Dinsos P2PA, Kamis (24/07/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh, Kepala Bapperida Demak, Perwakilan BPS Demak, Plt. Kepala Dinsos P2KB Demak, Sekertaris Dinsos P2KB Demak, Peserta Pendamping PKH PKSK.(Dilansir dari Sumber Prokopim).
Sebagai informasi, Digitalisasi Satu Data menjadi salah satu arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait Reformasi Birokrasi. Presiden Prabowo Subianto pun telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai bentuk peningkatan data.
Wabup Demak Badruddin meminta untuk PKH untuk dapat memberikan pencerahan, harapan dan optimisme, agar keluarga penerima manfaat untuk bergerak maju.
“Terlebih dihadapkan dinamika sosial yang cepat berubah. Maka mari kita ubah pola pikir, tanamkan semangat dan yakinkan masyarakat mampu berubah menuju kearah yang lebih baik”, katanya.
Wabup Demak mengungkapkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur sangat menyoroti betul kenapa kemiskinan di Jawa Tengah selama 8 tahun terus bertambah.Dan jumlah kemiskinan saat ini di Kabupaten Demak masih di angka 2 digit. “Target kita tahun ini harus segera bisa 1 digit”, tegasnya.
Ia juga menegaskan pengentasan kemiskinan harus dari seluruh sisi dipandang. Apakah masalahnya soal pendidikan atau makanan mungkin rumah tinggalnya tidak diperhatikan masih masuk kedalam masyarakat miskin.
“Gubernur ingin rasanya masuk ke Kabupaten – Kabupaten untuk mewisuda warga yang seharusnya sudah tidak masuk data masyarakat miskin agar datanya lebih akurat”, pungkasnya.
Sementara itu, Agus Herawan selaku Plt. Kepala Dinsos P2KB Demak mengatakan bahwa Rakor ini merupakan momentum penting dalam menyalurkan bantuan yang lebih adil, akurat dan terintegrasi.
“Rakor ini dilaksanakan dalam rangka untuk menyamakan persepsi, karena saat ini masih caruk maruk dan telah ditemukan data yang masih belum sependapat”, ungkap Agus.
Lebih lanjut Ia juga menyebut bahwa pada rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk menyelaraskan kegiatan dengan ketentuan dari pusat. Dengan menjamin ketepatan sasaran bantuan sosial benar-benar diberikan kepada yang membutuhkan, tepat waktu dan tepat.
“Ada pengurangan 41 ribu nama dari data masyarakat yang kurang mampu. Tapi masyarakat yang benar-benar kurang mampu tetap akan dibantu dengan BPJS.Data undangan penerima bantuan langsung cetak dari pusat. Sehingga saat diterima ada yang komplain ada yang tidak terdaftar”, terangnya(***)
