Jakarta.Panjinasionalnews.com.Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan percepatan penegakan hukum terhadap perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang terbukti melanggar ketentuan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan HGU dan PBPH di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta (9/11/2026), Menko Polkam mendorong penguatan koordinasi dan penerapan sanksi tegas, mulai dari pembekuan hingga pencabutan izin.
“Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap korporasi, dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum.”
Penegakan hukum harus objektif dan konsisten untuk memberikan efek jera serta memastikan perusahaan bertanggung jawab atas perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
(Sumber: #KemenkoPolkam #MenkoPolkam)
