Ponorogo.Panjinasionalnews.com.Arah pembangunan Kabupaten Ponorogo sepanjang tahun 2027 mendatang sudah dirancang .Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Ponorogo menggelar konsultasi publik untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2027.
“Forum konsultasi publik menjadi bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berjenjang, partisipatif, dan berkelanjutan.,” kata Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita.
Menurut Lisdyarita, perlu ruang strategis untuk menyatukan seluruh gagasan masyarakat dalam merumuskan arah pembangunan daerah ke depan. Adapun tujuan forum konsultasi publik itu adalah menyatukan semua ide yang muncul untuk pembangunan Ponorogo. “Mulai persoalan seni budaya, ekonomi, hingga kesetaraan gender,” terangnya.
Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Ponorogo 2027 melalui proses perencanaan yang panjang dan partisipatif. Ini sebagai bentuk komitmen dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. “Dimulai dari musyawarah desa dan kelurahan, musyawarah kecamatan, forum konsultasi publik, forum perangkat daerah, hingga musyawarah kabupaten,” jelasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Bapperinda Ponorogo Luhur Apidianto menyampaikan bahwa proses pembangunan daerah bersifat berkelanjutan dan tidak dapat terputus antar periode. Hasil pembangunan daerah tahun sebelumnya dapat menjadi pijakan untuk menyusun langkah pemerintah ke depan. “Keberhasilan ataupun ketidakberhasilan dalam melaksanakan program akan menjadi referensi untuk merencanakan program kegiatan tahun berikutnya,” ungkap Luhur.
Menurut Luhur, bahwa forum konsultasi publik ini menjadi tahapan penting untuk memastikan arah pembangunan daerah tetap selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah yang telah ditetapkan sebelumnya. “Diharapkan arah pembangunan tahun 2027 benar-benar sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025–2029,” tegasnya.
Dimana tema pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2027 adalah “Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.” Fokus penekanannya pada pengembangan program berbasis desa dan kelurahan, penguatan UMKM, serta pemberdayaan sosial, perempuan, dan pemuda. “Musrenbang kecamatan akan dilaksanakan mulai 28 Januari hingga 4 Februari 2026,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperinda Provinsi Jawa Timur Sri Muti’atun Sintawati menyebut pembangunan daerah mengusung amanah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah bukan sekadar mandat administratif. “Daerah memiliki peran strategis sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga setiap langkah pembangunan yang dirancang harus mendukung target nasional,” katanya.
Dia juga menekankan pentingnya keselarasan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal. “Forum konsultasi publik merupakan alat strategis untuk memastikan bahwa pembangunan daerah dijalankan secara terukur, terarah, dan sejalan dengan pembangunan nasional. Partisipasi masyarakat dalam forum ini merupakan wujud nyata dari prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas,” pungkasnya.(***)
