Surabaya.Panjinasionalnews.com.Melalui SIARAN PERS NO. 670/SP/HM.01.02/POLKAM/12/2025,Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melaksanakan pemantauan pelaksanaan Program Prioritas Presiden Sekolah Rakyat (SR) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jawa Timur pada 22–24 Desember 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Pasuruan sebagai bagian dari pengawalan pemerintah terhadap program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto.
Pemantauan dilakukan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam dengan melibatkan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, pengelola Sekolah Rakyat Terpadu (SRT), Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA), serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan monitoring, evaluasi, sekaligus menjaring masukan guna perbaikan pelaksanaan program ke depan.
Kepala Bidang Kerja Sama Politik dan Perdamaian Internasional (Kabid Poldamint) Kemenko Polkam, Triyono Yulianto, menyampaikan bahwa peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan Program Sekolah Rakyat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik. Menurutnya, Kemenko Polkam memiliki mandat untuk mengawal pelaksanaan program prioritas nasional di berbagai daerah.
“Dalam Perpres 141 Tahun 2024, salah satu tugas Kemenko Polkam adalah melakukan pengawalan terhadap program prioritas nasional. Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo, sehingga kami hadir untuk melaksanakan mandat tersebut,” ujar Triyono.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, tim Kemenko Polkam juga melakukan kunjungan dan dialog dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Pada pertemuan ini dibahas perkembangan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Jawa Timur, termasuk tantangan utama yang dihadapi, khususnya terkait kesiapan lahan pembangunan (clean and clear), proses sertifikasi, pematangan lahan, serta kesesuaian tata ruang. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan Sekolah Rakyat sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam penyelesaian aspek legalitas dan dukungan infrastruktur dasar.
Selanjutnya, tim Kemenko Polkam meninjau empat Sekolah Rakyat dari total 26 SR yang tersebar di Provinsi Jawa Timur, yaitu SRMA 21 Universitas Negeri Surabaya (UNESA), SRT 51 Bangkalan, SRT 48 Pasuruan, dan SRT 3 Pasuruan. Sekolah-sekolah tersebut melayani peserta didik dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan dukungan tenaga pendidik, wali asuh, dan wali asrama.
Hasil pemantauan menunjukkan bahwa sebagian Sekolah Rakyat telah beroperasi sejak 14 Juli 2025, sementara lainnya mulai beroperasi pada 30 September 2025. Pembangunan gedung permanen untuk seluruh Sekolah Rakyat yang dipantau masih dalam tahap penyiapan lahan dan ditargetkan selesai pada Juli 2026. Meski demikian, kegiatan pembelajaran tetap berjalan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia.
Selain Sekolah Rakyat, tim Kemenko Polkam juga mengunjungi SPPG Klampis Asem di Kota Surabaya sebagai bagian dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. SPPG tersebut telah beroperasi sejak 27 Oktober 2025 dan melayani lebih dari 3.000 penerima manfaat yang tersebar di 11 sekolah, dengan menu makanan yang disesuaikan dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG).
Melalui kegiatan pemantauan ini, Kemenko Polkam menegaskan komitmennya untuk terus memastikan Program Prioritas Presiden berjalan optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di Provinsi Jawa Timur.
(Sumber: Kemenpolkam).
