Jakarta.Panjinasionalnews.com.Peran sekretaris daerah (Sekda) sangat krusial dalam keberhasilan program pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna menjamin pelayanan publik yang optimal. Sekda sebagai jantung pemerintahan daerah yang berperan strategis dalam menggerakkan birokrasi.
Rakor ini diikuti oleh para Sekda dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh daerah di Indonesia. Kegiatan ini menjadi forum evaluasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus sinkronisasi arah kebijakan pembangunan ke depan. Dan forum ini juga menjadi kesempatan bagi para Sekda untuk memperkuat tata kelola anggaran secara lebih efektif, termasuk dalam mendorong efisiensi anggaran.
“Saya juga menekankan pentingnya kemampuan daerah menangkap peluang dari program pemerintah pusat, termasuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Namun demikian, pemerintah pusat juga mempertimbangkan rekam jejak kepala daerah dalam menyalurkan program.Saya mendorong Pemda untuk menghidupkan sektor riil melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kemitraan dengan sektor swasta. Langkah ini diharapkan memperkuat ekosistem ekonomi daerah dan menjaga perputaran uang di masyarakat,” ujar Tito.
Terkait soal pengawasan terhadap efisiensi yang dilakukan Pemda terkait dinamika dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026, Kemendagri bakal mengoptimalkan pemantauan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hasil pemantauan itu akan ditayangkan secara live streaming agar masyarakat dapat turut mengawasi sekaligus mendorong terciptanya iklim kompetisi yang sehat antar daerah.
Kemudian, Kemendagri juga akan turun langsung ke daerah untuk mengecek kondisi lapangan. Serta memastikan monitoring daerah akan terus diperkuat, terutama dengan dukungan dari tiga Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri). Nantinya, tiga Wamendagri akan turun langsung berdasarkan tiga wilayah di Indonesia.
(Sumber:@kemendagri | @humasipdn.id)
