Menko Polkam Tegaskan Dukungan terhadap Penguatan Isu Politik dan Keamanan di KTT ke-47 ASEAN

KualaLumpur.Panjinasionalnews.com.Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendukung penuh langkah Pemerintah Indonesia dalam memperkuat kerja sama politik dan keamanan kawasan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN dan KTT Terkait Lainnya yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 26–29 Oktober 2025.

Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, yang turut mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, menyampaikan bahwa pelaksanaan KTT ASEAN kali ini berjalan lancar dan menghasilkan sejumlah kesepahaman strategis antarnegara anggota.(Dilansir dari Sumber MenkoPolkam).

“KTT ke-47 ASEAN yang dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia, baru saja selesai. Beberapa pertemuan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Menko Djamari usai penutupan KTT, Selasa (28/10/2025).

Ia menjelaskan, ada empat isu utama yang menjadi fokus pembahasan para pemimpin ASEAN. Pertama, diterimanya secara resmi Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN dengan penandatanganan Deklarasi tentang Penerimaan Timor Leste pada 26 Oktober 2025. Proses panjang selama 14 tahun ini mendapat dukungan penuh dari Indonesia.

Kedua, negara-negara ASEAN sepakat memperkuat kerja sama pemberantasan online scam dan perjudian daring yang diakui sebagai kejahatan transnasional karena berdampak pada stabilitas keamanan dan ekonomi kawasan. Ketiga, ASEAN mendorong kolaborasi dalam pengembangan Artificial Intelligence (AI) dengan prinsip etika dan tanggung jawab sosial.

“AI punya potensi besar untuk transformasi ekonomi dan sosial di kawasan, tapi juga membawa risiko keamanan. Karena itu, para pemimpin ASEAN sepakat memperkuat koordinasi dan tata kelola agar teknologi ini digunakan secara bertanggung jawab,” tutur Menko Djamari.

Sementara isu keempat menyoroti penyelesaian Code of Conduct (CoC) di Laut Cina Selatan untuk memastikan kawasan tetap damai dan stabil, sesuai norma dan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.

“CoC menjadi pedoman penting bagi negara ASEAN dan RRT agar Laut Cina Selatan dapat dimanfaatkan secara aman dan damai. Indonesia turut berperan aktif dalam proses ini,” ujarnya.

Selain isu-isu utama tersebut, Menko Djamari menambahkan bahwa ASEAN juga membahas penguatan kemitraan strategis dengan sejumlah mitra wicara.

“Melalui forum ini, ASEAN menegaskan perannya sebagai jangkar stabilitas kawasan dan mitra strategis yang terbuka bagi kerja sama, baik dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik maupun PBB,” jelasnya.

Dalam berbagai pertemuan dengan mitra eksternal, ASEAN menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, antara lain ASEAN–China Free Trade Area (FTA) 3.0 Upgrading Protocol untuk memperkuat akses pasar; pengesahan ASEAN-Australia Joint Leaders Statement on Conflict Prevention and Crisis Management in the ASEAN-led Regional Architecture untuk yang menegaskan pencegahan konflik dan manajemen krisis; serta deklarasi ASEAN–India Year of Maritime Cooperation 2026 untuk memperluas kerja sama maritim.

Menko Djamari menegaskan, Kemenko Polkam berperan aktif dalam mengoordinasikan kebijakan nasional di bidang politik dan keamanan, termasuk sinkronisasi posisi Indonesia dalam isu-isu regional seperti CoC, kerja sama maritim, dan penegakan hukum lintas batas.

“Kami memastikan setiap langkah diplomasi dan kerja sama kawasan berjalan sejalan dengan kepentingan strategis nasional Indonesia,” tegasnya.

Kemenko Polkam memandang hasil-hasil KTT ke-47 ASEAN dan KTT Terkait Lainnya sebagai penguatan nyata terhadap komitmen ASEAN dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan bersama di kawasan. “Melalui kolaborasi politik dan keamanan yang erat, kita ingin memastikan ASEAN tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan mampu menjawab tantangan global dengan solidaritas yang kuat,” pungkas Menko Djamari.(***)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *