Jakarta.Panjinasionalnews.com.Pergantian tahun baru tinggal menghitung hari saja, pemerintah sudah menyiapkan strategi kebijakan baru untuk memulihkan kondisi perekonomian nasional menjadi lebih baik lagi.(Dilansir dari Sumber Kemenkeu RI ).”Kita harus sekali lagi saya tekankan, hemat, kita harus kurangi kebocoran dari anggaran. Saya bertekad untuk memerangi kebocoran di semua tingkat,” tegas Presiden Prabowo Subianto pada Penyerahan Secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2025 serta Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Presiden juga mengajak segenap jajarannya, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memastikan efisiensi dan produktivitas pelaksanaan anggaran yang telah diamanahkan.
“Kita harus jamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan. Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran, pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat, hal-hal yang tidak produktif,” lanjut Presiden.
Pemerintah dan DPR telah menyepakati belanja negara tahun 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun rupiah, meningkat 8,9% dibandingkan APBN 2024. Adapun belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.701,4 triliun, ditujukan untuk mendorong program prioritas pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta perumahan.
Program unggulan 2025 pun telah ditampung di APBN melalui program makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi dan terciptanya lumbung pangan nasional, daerah dan desa.
Sementara, Transfer ke Daerah (TKD) ditetapkan sebesar Rp919,9 triliun untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan yang inklusif.
Untuk menyokong belanja tersebut, pendapatan negara tahun 2025 dirancang sebesar Rp3.005,1 triliun, melalui optimalisasi pengumpulan sumber penerimaan negara dari pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak.
Belanja negara merupakan salah satu instrumen fiskal yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Di tahun 2023, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,05% ditopang oleh aktivitas permintaan domestik yang kuat, khususnya konsumsi dan investasi. Hal tersebut tak lepas dari implementasi bauran kebijakan belanja pemerintah baik dalam menjaga daya beli masyarakat maupun dalam mendorong investasi.
Di samping mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa, belanja pemerintah yang berkualitas juga mendorong penciptaan lapangan kerja yang selanjutnya berdampak terhadap penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan, pada 2023 masing-masing tercatat turun menjadi 5,32% dan 9,36%.
Praktisi kebijakan publik dan inovasi Yanuar Nugroho mengungkapkan tantangan mendasar dalam meningkatkan kualitas belanja negara adalah perbaikan tata kelola untuk mengurangi inefisiensi pengeluaran. Pemerintah harus dapat membelanjakan anggaran secara tepat guna dan tepat sasaran serta menjaga agar tidak terjadi kebocoran pendanaan.
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan hal positif yang perlu terus dikembangkan untuk mencegah korupsi dan membenahi birokrasi. Begitu juga dengan sistem pengawasan internal dan evaluasi pemerintah harus lebih diperkuat.
Yanuar memandang positif komitmen Presiden Prabowo untuk membenahi belanja negara. Kendati demikian, dia berharap agar kementerian/lembaga tetap relevan dalam menerapkan belanja yang efisien dengan tidak mengesampingkan pelaksanaan tugas fungsi utama mereka. Misalnya penyuluh pertanian harus turun ke desa-desa untuk memberikan penyuluhan, maka anggaran perjalanan dinas mereka tidak harus dipotong karena itu adalah tugas utama mereka, dan contoh lain serupa.
Di lain sisi, Yanuar mengatakan mekanisme fiskal merupakan instrumen yang tepat untuk mendorong perubahan, baik melalui peningkatan kapasitas kementerian lembaga maupun daerah. Karena itu dikaitkan dengan semangat efisiensi, akan lebih baik dan lebih bernilai sebenarnya apabila target kinerja dapat terpenuhi dengan biaya yang lebih sedikit dibandingkan menghamburkan anggaran untuk belanja yang tidak efektif.
“Untuk mendukung efektivitas belanja, pemerintah juga perlu mengakselerasi penerapan reformasi birokrasi di seluruh jajaran agar kinerja pemerintah lebih berdampak. Sehingga bukan hanya masyarakat terlayani dengan baik namun juga akan mendorong peningkatan efisiensi perekonomian yang selanjutnya dapat menarik investasi.
“Anggaran pemerintah itu fungsinya gede untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan catatan itu dibelanjakan secara efektif,” ucap pendiri NALAR Institute tersebut.
Di samping membenahi tata kelola dan birokrasi, pemerintah juga perlu memperhatikan prioritas anggaran. Pemerintah perlu fokus membelanjakan anggaran ke sektor yang mampu menggenjot roda perekonomian sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Misalnya dengan mendorong pemberian subsidi untuk UMKM. Dengan begitu jejaring pengaman sosial akan tetap terjaga, kelompok menengah maupun rentan tidak jatuh miskin.
Selain perlindungan sosial, Yanuar juga menekankan pentingnya prioritas pembangunan sumber daya manusia melalui penerapan belanja berkualitas pada sektor pendidikan, kesehatan, dan reformasi birokrasi. Belanja pada sektor-sektor tersebut akan dapat mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan yang berkualitas serta merata.
“Nah, yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita tumbuh secara berkualitas, merata, berkelanjutan. Tiga ini kata kuncinya, quality growth, kemudian with equity, dan sustainable,” tutur Mantan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sejak 2022 menjabat sebagai Koordinator Tim Ahli Seknas SDGs.
Akademisi di University of Manchester Inggris, ISEAS Singapura, dan STF Driyarkara Jakarta tersebut pun menekankan di balik alokasi anggaran, hal fundamental yang perlu dipikirkan lebih mendalam adalah bagaimana mendesain program-program pembangunan dengan perencanaan yang matang dan kajian yang memadai.
Dalam menjalankan program makan bergizi gratis misalnya, Yanuar mengutarakan pentingnya mempertimbangkan keluasan keragaman Indonesia serta menyinergikan program tersebut misalnya dengan pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan sumber-sumber di daerah seperti keanekaragaman sistem pangan lokal, termasuk UMKM di daerah serta pelibatan kelompok masyarakat di daerah termasuk pihak sekolah untuk berpartisipasi menurut Yanuar akan lebih dapat menggerakkan perekonomian lokal dibandingkan mekanisme pengelolaan yang sentralisitik.
Selain belanja pemerintah pusat, setiap tahunnya pemerintah juga mengalokasikan transfer ke daerah (TKD). Menurut Yanuar TKD perlu terus diarahkan untuk mengembangkan kapasitas daerah sesuai kekhasan daerah ataupun kebutuhan daerah, termasuk memperkuat pembangunan berkelanjutan (SDGs) di daerah. Sehingga kesenjangan pusat dan daerah bisa semakin menurun.
Yanuar berharap pemerintah ke depan dapat terus menerapkan belanja berkualitas yang berdampak optimal terhadap kemajuan Indonesia. Setiap rupiah yang dikeluarkan perlu dievaluasi dan diukur dampaknya serta diharapkan dapat efektif mendongkrak pertumbuhan, mengentaskan kemiskinan, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing.
“Quality spending tentu yang pertama adalah tidak dicolong, tidak dikorupsi, itu benar. Tapi kedua adalah dampaknya bisa lebih bagus gak. Ketiga, bisa gak mendorong multiplier effect,” pungkasnya.(***).
