Madiun.Panjinasionalnews.com.Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) terus berupaya mewujudkan hunian yang layak, aman, dan sehat bagi seluruh masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah.Salah satu wujud nyata upaya tersebut adalah pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Melalui Kepala Dinas Perakim Ir Gunawi, memberikan keterangan terkait Apa Itu RTLH dan Bagaimana persyaratannya ?
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
Kondisi ini dapat dilihat dari konstruksi bangunan yang rusak, bahan bangunan yang tidak layak, pencahayaan serta penghawaan yang kurang, dan keterbatasan akses terhadap sanitasi maupun air minum layak.Melalui program bantuan sosial ini, pemerintah memberikan dukungan kepada masyarakat untuk memperbaiki atau membangun kembali rumahnya agar memenuhi standar rumah layak huni.
Menurut keterangan Kadin Perakim Ir Gunawi,Dinas Perakim Kabupaten Madiun sudah melaksanakan Kegiatan Bahana Bersahaja di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari melalui Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Untuk Jumlah RTLH di Desa Tambakmas Kec. Kebonsari ada sebanyak 21 rumah.Tetapi Jumlah Penanganan RTLH melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Madiun sebanyak 5 rumah dengan perincian yaitu:
*Pembangunan Baru Rp 50.000.000/ unit
1. Endro Cahyono RT 17 RW 02
*Peningkatan Kualitas Plus Rp 25.000.000/ unit! :
1. Siti Rokimah RT 30 RW 03
2. Ponidi RT 22 RW 02
*Peningkatan Kualitas Rp 20.000.000/unit:
1. Harianti RT 12 RW 01
2. Suwarno RT 27 RW 02 ,” jelas Kadin Perakim.
Adapun Tujuan Program RTLH ini antara lain :
-Meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah agar menjadi layak huni.
-Menyediakan lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan tertata.
-Mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Madiun.
-Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pendekatan swadaya.
Lebih lanjut Ir Gunawi menyampaikan Syarat Penerima Bantuan RTLH yaitu:
-Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berkeluarga.
-Memiliki dan menempati satu-satunya rumah tidak layak huni di atas tanah milik sendiri dengan bukti kepemilikan yang sah.
-Belum pernah menerima bantuan sejenis dalam jangka waktu minimal 10 tahun.
-Berpenghasilan di bawah UMP atau UMK (dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa).
-Bersedia berpartisipasi secara swadaya dalam proses perbaikan rumah.
-Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Adapun Mekanisme Pengajuan untuk mendapatkan program RTLH ini sudah diatur melalui regulasi pemerintah yang ada.
Proses pengajuan bantuan RTLH dilakukan melalui tahapan berikut:
*Musrenbang Desa/Kelurahan : Pengusulan calon penerima bantuan.
*Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten :Penetapan prioritas penerima.
*Verifikasi Awal oleh Disperakim : Pemeriksaan data dan kondisi rumah calon penerima.
*Penetapan Lokasi dan Alokasi Anggaran (TAPD & APBD).
Pelaksanaan Bantuan : Dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.
Adapun Dasar Hukum Program Perbaikan RTLH didasarkan pada:
-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
-Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
-Peraturan Menteri PUPR tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
-Peraturan Daerah tentang Perumahan dan Permukiman.
Sebuah rumah dikategorikan sebagai RTLH jika memenuhi salah satu atau lebih kriteria berikut:
-Atap: Bocor, berlubang, atau terbuat dari bahan tidak layak
-Dinding: Retak, roboh sebagian, atau terbuat dari bahan tidak permanen
-Lantai: Masih tanah, rusak, atau tidak rata
-Ventilasi: Tidak memadai (kurang dari 10% luas lantai)
-Pencahayaan: Tidak cukup cahaya alami
Sanitasi: Tidak memiliki MCK atau MCK tidak layak
-Air Bersih: Tidak memiliki akses air bersih.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Madiun berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan rumah yang layak, aman, dan sehat.
Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan Madiun yang Sejahtera dan Bermartabat.(Warti).
