Jakarta.Panjinasionalnews.com.Di era pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto ini, pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan program yang berorientasi mensejahterakan rakyat dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.Untuk itu Presiden RI Prabowo Subianto mengintruksikan kepada jajaran kementerian untuk lebih aktif dan berbenah diri dan menghapus image/citra pelayanan publik yang ribet dan berbelit-belit, memberantas judol, korupsi dana narkoba sesuai yang dicanangkan dalam Program Asta Cita.Terkait mencegah tindak pidana korupsi, pemerintah membentuk Badan Pengendalian Pembangunan Dan Investigasi Khusus (BPPIK ) yang sekarang Kepala BPPIK dijabat oleh Aries Marsudiyanto.Lembaga BPPIK bersama Kemendagri akan bekerjasama, berkoordinasi dan berkolaborasi untuk melakukan program dari Presiden RI yaitu melaksanakan efisiensi anggaran di semua bidang di Kemendagri.(Dilansir dari Sumber detiknews). Kepala BPPIK melakukan pertemuan dengan Kemendagri untuk membahas program efisien anggaran.
“Bagaimana caranya supaya seluruh kementerian dan lembaga serta kepala daerah bisa melakukan efisiensi, bisa melakukan kontrol, penghematan segala bidang,” kata Aries kepada wartawan. Rabu.Nah, ini kan perlu pengawasan ya. Karena dari laporan yang sudah dievaluasi ya setiap saat, itu kan 30% ini adanya pemborosan, ya kebocoran-kebocoran yang sebenarnya bisa dihemat ya. Ya itu mulai dari hal yang kecil tadi itu, perjalanan dinas, seminar-seminar ya, konsultan-konsultan, feasibility study, dan hal-hal lain yang sebenarnya itu hanya sekedar apa, seremonial,” ungkap Kepala BPPIK ,Aries Marsudiyanto.
Mendagri Tito mendukung kehadiran lembaga yang dibentuk pemerintah BPPKI ini. Tito menilai Kemendagri sebagai pembina dan pengawas Pemerintah Daerah yang memiliki total APBD mencapai Rp 1.200 triliun perlu memiliki mitra dalam menekankan efisiensi anggaran.
“Kita tahu bahwa badan ini sangat penting, badan pengawasan pembangunan dan investigasi khusus memiliki power untuk melakukan investigasi khusus. Nah ini untuk tingkat pemerintahan daerah, seperti kita ketahui bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kemendagri adalah pembina dan pengawas Pemerintahan Daerah. Lebih kurang ada Rp 1.200 triliun yang ada di APBD-APBD 552 provinsi, kabupaten, kota,” ujar Mendagri Tito. Mendagri Tito menaruh harapan besar terhadap keterlibatan BPPKI akan membantu Kemendagri dalam mengawasi pengelolaan dan pembuatan program yang lebih efisien, terutama mengawasi anggaran APBD semua pemerintah daerah dengan total mencapai Rp 1.200 triliun.
“Ini juga tentu menjadi sasaran pengawasan dan pembangunan dan dengan adanya badan ini tentu menjadi tandem. Tandem yang sangat bagus sekali untuk Kemendagri agar pengelolaan anggaran, pembuatan program, jadi tidak hanya mencari kasus, tidak. Tapi bagaimana kita membuat efisiensi, efisien program-program anggaran tersebut,” pungkasnya.Dengan terbentuknya lembaga baru ini yang berkolaborasi dengan Kemendagri ini , diharapkan dapat mendukung kesuksesan program presiden RI Prabowo Subianto lewat”Program Asta Cita ” untuk Indonesia Maju dan sejahtera.(***).
