Jakarta.Panjinasionalnews.Com.Seleksi penerima dan pengangkatan bagi CPNS angkatan baru masih menyisakan permasalahan yang cukup kompleks.Antara formasi yang dibutuhkan dengan dengan tenaga honorer yang tersedia tidak seimbang, bahkan tenaga honorer jumlahnya melimpah melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk diangkat sebagai PPPK atau CPNS.Mengutip statement Mendagri Tito Karnavian beberapa bulan yang lalu di media,bahwa tenaga honorer yang ada dibeberapa daerah merupakan rekrutmen dari para pejabat terpilih seperti Bupati ,Walikota dan Gubernur yang merupakan bagian dari tim suksesnya.(Dilansir dari situs DPD-RI).Senator Azhari Cage,SIP yang merupakan Aceh mengingatkan kepala daerah agar tidak diskriminatif terhadap para tenaga honorer yang mau ikut seleksi PPPK.Pasalnya ,Kata Azhari Cage, banyak persoalan yang dialami oleh tenaga honorer yang mau ikut PPPK , sehingga mereka gagal lulus.Ada beberapa poin menurut pendapat Senator Azhari Cage penyebab gagalnya tenaga honorer menjadi PPPK,antara lain :“Yang pertama adalah ketiadaan formasi,dan yang kedua,ketatnya persaingan karena kuota terbatas.Sedangjan yang ketiga, mereka kalah nilai dengan honorer baru yang baru masuk,” ungkap Azhari Cage.Menurutnya bahwa kasus ini bisa menimbulkan persoalan rumit dan menjadi bom waktu yang siap meletus setiap saat.“Bayangkan 10 tahun,15 tahun dan 20 tahun menjadi tenaga honorer,tapi gagal menjadi PPPK karena ketiadaan formasi dan kuota terbatas.Padahal Mendagri dan BKN Pusat sudah menyediakan formasi dan kuota untuk tenaga honorer,tapi gara-gara kepala daerah tidak cukup mendaftar kuota dan formasi sesuai tenaga honorer di daerah masing-masing,makanya banyak gagal tenaga honorer menjadi PPPK , “ Ujar Azhari.Dia mencontohkan di daerah Aceh, semisalnya di Aceh Utara Non ASN atau tenaga honorer itu ada 6.340, sedangkan yang didaftar atau tersedia formasi cuma 1.110.“Tidak tersedia formasi 5.230 sehingga banyak yang gagal tenaga honorer menjadi PPPK .Kesalahan ini berada di kepala daerah dan BKD setempat.Padahal Mendagri sudah mengingatkan kepala daerah untuk mendaftarkan seluruhnya ke BKN Pusat,” Kata Azhari Cage, SIP.Memang persoalan perekrutan PPPK/CPNS selalu menimbulkan permasalahan yang rumit ,karena tidak bisa dipungkiri terkadang dalam perekrutan PPPK/CPNS ada unsur muatan politisnya.(***).
