Artikel.Panjinasionalnews.com.Setelah melakukan uji coba Bansos Digital di Banyuwangi beberapa waktu lalu, Tim Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan terus berkoordinasi untuk membenahi sistem digitalisasi bansos ini. “Hasilnya seperti yang kita lihat bersama, dimana setelah saya coba sendiri proses verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial hanya butuh waktu dua menit paling lama. Persis sama dengan yang sudah didemonstrasikan saat mereka melakukan Rapat Kerja bersama Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI,” jelas Luhut Binsar Panjaitan.(Dilansir dari sumber artikel Luhut Binsar Panjaitan).
Hanya bermodal NIK dan verifikasi biometrik berbasis AI (liveness detection) dua langkah, sistem langsung mengecek secara real-time data pelanggan listrik PLN, data aset, hingga ketenagakerjaan. Jika pemohon ternyata punya mobil, tanah, atau konsumsi listriknya tinggi, sistem otomatis mendeteksi bahwa yang bersangkutan tidak berhak. Begitu pula jika datanya sesuai, sistem lah yang akan membacakannya untuk anda.
Bagaimana jika ternyata data penerima manfaat mengalami perubahan? Tidak perlu khawatir karena sistem sudah dilengkapi dengan fitur sanggah. Dengan sistem sudah saling terhubung, dalam waktu 15 menit data mereka akan diverifikasi ulang langsung ke pusat data seperti DTSEN di BPS. Praktis, cepat, dan transparan. Tidak perlu bertemu operator desa/kelurahan setempat.
Mengapa akurasi ini menjadi penting? Karena hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang akan memutuskan seluruh kebijakan dengan berbasiskan data yang akurat. Tak terkecuali dalam pola pemberian bantuan sosial, ke depannya subsidi tidak akan diberikan kepada barang lagi, tetapi kepada individu yang menurut sistem layak menerimanya.
“Yang paling membuat saya kagum adalah; sistem yang berpotensi menghemat anggaran negara sampai ratusan triliun ini, dikerjakan dan dibangun sendiri oleh anak-anak muda Indonesia. Saya berharap sistem ini bisa di-roll out serentak secara nasional sesuai target pada Oktober-November mendatang. Sehingga terobosan penting ini bukan hanya akan melakukan modernisasi dan transparansi tata kelola pemerintahan, tetapi juga meletakkan pondasi baik dalam efisiensi anggaran negara dan upaya pencegahan korupsi mulai dari level yang paling bawah,”jelasnya.(***)
